Beranda Opini Membebaskan Rumah Ibadah dari Diksi Politik dan Kebencian

Membebaskan Rumah Ibadah dari Diksi Politik dan Kebencian

123
0

Membebaskan Rumah Ibadah dari Diksi Politik dan Kebencian

Oleh : Thobib Al-Asyhar

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rumah ibadah didefinisikan sebagai bangunan tempat beribadat (penghambaan). Maknanya menjadi lebih spesifik karena di dalamnya dilaksanakan berbagai aktifitas, pernyataan bakti, dan keyakinan terhadap Tuhan yang didasari oleh peraturan dan prinsip-prinsip agama. Meskipun pada setiap agama memiliki pengertian berbeda dalam uraian spesifiknya, namun secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu tempat yang dianggap dan diperlakukan “suci” sebagai media penghambaan spiritual kepada Tuhan dan penempaan diri agar menjadi pribadi yang baik dalam hubungannya dengan manusia dan alam.

Uraian tersebut menunjukkan dengan terang bahwa “rumah ibadah” merupakan tempat aman dan menenteramkan yang darinya akan muncul kesalehan-kesalehan spiritual dan sosial bagi penghuninya, dan tidak sedikitpun menyisakan residu sosial yang berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, “rumah ibadah” pure ditujukan untuk membentuk sikap, watak, pandangan, dan perilaku saleh (piety) bagi pemeluk agama. Bisa juga dipahami secara kontekstual bahwa “rumah ibadah” menjadi simbol nilai-nilai baik yang tertanam dalam jiwa-jiwa pemeluk agama.

Dalam konteks masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai keyakinan dan pemeluk agama, peran rumah ibadah menjadi faktor penting dalam rangka menjaga dan merawat persatuan demi terwujudnya kedamaian dan kerukunan umat beragama. Sejarah telah mencatat bahwa keberadaan rumah ibadah menjadi pusat bersemainya kearifan sosial yang membentuk jiwa-jiwa damai dan rukun. Namun faktanya ada sebagian rumah ibadah yang menjadi titik simpul munculnya perselisihan publik akibat dari pemahaman dan praktik-praktik beragama yang tidak seimbang. Emosi keagamaan sering mengemuka saat menyinggung tempat-tempat suci, khususnya rumah ibadah.

Lalu atas alasan untuk menjaga dan merawat keberagaman, kerukunan umat beragama, dan meningkatkan produktifitas bangsa, pada tanggal 28 April 2017, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengeluarkan seruan tentang ceramah di rumah ibadah yang berisi 9 poin penting yang harus ditaati oleh para penyeru agama di rumah ibadah. Seruan ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba, namun dilatarbelakangi oleh suatu fenomena dimana ada sebagian pihak yang memanfaatkan rumah ibadah sebagai panggung politik praktis dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap pihak lain. Apalagi di saat musim politik melalui even pemilihan umum, baik tingkat lokal maupun nasional. Fakta ini meniadi semacam “ancaman” atas fungsi utama rumah ibadah sebagai tempat bersemainya nilai-nilai kedamaian dan harmoni sosial.

Substansi Seruan Menag

Seruan Menteri Agama tentang Ceramah di Rumah Ibadah merupakan hal yang cukup menarik. Jika dicermati, sembilan poin seruan Menag tersebut mengandung substansi yang sarat makna. Pada setiap pointnya tersurat dan tersirat pesan-pesan mendasar dalam kaitannya dengan semangat beragama dan nilai-nilai universalisme ajaran agama. Khitab atau obyek bicara seruan tersebut jelas bukan hanya pada satu agama tertentu (Islam, pen.), namun menyasar kepada semua agama yang ada di negeri ini dimana ada kecenderungan sebagian rumah ibadah belum berfungsi sesuai dengan “fitrahnya”.

Baca selengkapnya di mui.or.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here